Forum Diskusi

Media komunikasi interaktif
Sekarang ini Rab Jan 29, 2020 12:02 pm

Waktu dalam UTC + 7 jam




   [ 1 post ] 
Pengarang Pesan
PostDipost: Sel Mar 06, 2018 3:59 pm 

Bergabung: Min Mei 11, 2014 6:02 pm
Post: 68
Berita kurang menyenangkan datang dari dunia kesehatan Indonesia. Menyambut hari gizi nasional yang jatuh pada tanggal 25 Februari kemarin, kejadian gizi buruk sayup-sayup terdengar. Tak perlu jauh-jauh di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, karena di pelosok desa beberapa kabupaten di Jawa Tengah mengalami kejadian yang serupa.

Menurut data terakhir per tanggal 30 September 2017, di Jawa Tengah tercatat ada 980 sisa kasus gizi buruk berdasar indeks berat badan per tinggi badan. Kasus terbanyak berada di Kabupaten Brebes dengan 107 kasus, lalu Kabupaten Banyumas 70 kasus, dan Kabupaten Tegal dengan 61 kasus. Dan pada awal tahun 2018 ini, masih terdapat beberapa kasus gizi buruk yang merupakan sisa dari penanganan gizi buruk di tahun 2017.

Kejadian gizi buruk di Pulau Jawa ini bisa diibaratkan bagai tikus mati di lumbung padi. Bagaimana tidak, dengan kondisi infrastruktur, fasilitas kesehatan, perekonomian yang lebih tinggi dibanding pulau lain di Indonesia, kasus seperti pengobatan spilis ini memang sungguh ironis.

Lalu, apanya yang salah? Tentu saja banyak faktor yang memengaruhi. Pemerintah pun bukan satu-satunya yang patut disalahkan. Karena sejatinya walau berbagai kebijakan dilakukan pemerintah, tapi implementasi dari masyarakat sendiri yang paling diharapkan. Pemerintah hanya menjembatani, sedangkan masyarakat yang melakukan.

Dari beberapa faktor, tradisi yang kurang tepat dalam mengasuh anak sejak bayi bisa jadi menjadi faktor kejadian gizi buruk ini. Pengetahuan dari beberapa orang tua dianggap masih kurang baik dalam pemberian nutrisi yang tepatuntuk bayi. Salah satunya terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2015, rata-rata lama pemberian ASI Eksklusif para ibu di Jawa Tengah kepada bayinya hanya 3,85 bulan. Sedangkan rata-rata lama pemberian ASI pada balita hanya berkisar 10,42 bulan. Angka tersebut tentu masih jauh dari anjuran pemerintah.

Kewajiban pemberian ASI eksklusif tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33 tahun 2012 pasal 6 tentang Pemberian ASI Eksklusif. PP ini merupakan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyarankan ibu menyusui bayinya selama 6 bulan penuh untuk menjamin kesehatan bayi yang optimal.

ASI Ekskulif sangat perlu untuk diberikan selama 6 bulan karena bayi pada masa itu belum memiliki enzim pencernaan yang sempurna dan ASI jelas sudah cukup untuk nutrisi bayi dalam jangka waktu tersebut. Pemberian makanan selain ASI pada usia bayi di bawah 6 bulan justru bisa mengakibatkan gangguan kesehatan karena sistem yang belum sempurna tadi. Manfaat lain dari ASI Eksklusif juga akan menghindari bayi dari risiko infeksi akut seperti diare, pneumonia, dan meningitis.

Selain itu, dari berbagai sumber menyebutkan bahwa keberlanjutan pemberian ASI hingga anak usia 2 tahun pun memiliki banyak kelebihan. Selain mengurangi risiko sakit, ASI di tahun kedua dipercaya lebih banyak mengandung nutrisi seiring semakin besarnya sang buah hati. Kandungan lemak dan energi serta zat imun pada ASI di tahun kedua juga dipercaya akan meningkat. Hal ini tentu mematahkan anggapan bahwa keistimewaan ASI akan berkurang saat tahun kedua pemberian. Oleh karenanya, perkara pemberian ASI yang tepat untuk bayi merupakan hal yang sangat penting.

Penyebab lain dari kasus gizi buruk juga bisa diakibatkan oleh keterbatasan masyarakat dalam menjangkau kesehatan, makanan, perumahan yang lebih baik. Keterbatasan tersebut tak lain dikarenakan kurangnya tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri. Merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan setahun terakhir memang mengalami penurunan, yakni dari 13,19 % (September 2016) menjadi 12,23 % (September 2017).

Namun hal tersebut belum diikuti oleh angka gini ratio yang melambangkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Jawa Tengah. Terhitung pada September 2017, gini ratio Jateng berada di angka 0,365. Meningkat dibanding September 2016 yang berada pada angka 0,357. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Jateng makin melebar.

Lebih dalam lagi, melebarnya tingkat ketimpangan ini juga terjadi di antara penduduk miskin itu sendiri. Hal ini ditandai dengan indeks keparahan kemiskinan kemiskinan yang selama setahun terakhir mengalami peningkatan (0,539 ke 0,551). Artinya masih ada penduduk di Jawa Tengah yang tertinggal dalam arus perekonomian selama ini. Mereka yang tertinggal ini terkadang menjadi yang paling rendah derajatnya dan menjadi posisi terakhir dalam menggapai berbagai kesempatan dalam kehidupannya. Keadaan tersebut membuatnya susah untuk keluar dari jeratan kemiskinan, yang akhirnya membuat kasus tentang gizi buruk kembali mencuat.

Oleh karena itu, bukan main-main lagi bahwa kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang harus sesegera mungkin untuk diselesaikan. Selain itu, tidak boleh lagi menjadi ada seseorang yang tertinggal (no one left behind) dalam perjalanan pembangunan. Hal ini merupakan salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakai oleh seluruh negara di dunia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga harus ditingkatkan disertai pengawasan pemerintah akan pelaksanaannya di lapangan secara berjenjang dan waktu ke waktu. Harapannya, semoga kasus gizi buruk tidak terdengar lagi di masa mendatang.

_________________
yalla shoot


Atas
   
 
Tampilkan post-post sebelumnya:  Urutkan sesuai  
   [ 1 post ] 

Waktu dalam UTC + 7 jam


Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu


Anda tidak dapat membuat topik baru di forum ini
Anda tidak dapat membalas topik di forum ini
Anda tidak dapat mengubah post anda di forum ini
Anda tidak dapat menghapus post anda di forum ini
Anda tidak dapat mempost lampiran di forum ini

Cari:
Lompat ke:  
cron
POWERED_BY