Forum Diskusi

Media komunikasi interaktif
Sekarang ini Sab Agt 24, 2019 7:22 am

Waktu dalam UTC + 7 jam




   [ 1 post ] 
Pengarang Pesan
PostDipost: Sab Apr 20, 2019 11:08 am 

Bergabung: Min Mei 17, 2015 1:49 am
Post: 38
Dinkes dikira tak menjalankan program kegiatannya lewat cara terarah. Tak memamerkan arah pada orang miskin, dan berikan service bertsandar sempurna.

Ketua Pansus LKPj Gubernur tahun biaya 2018, Upyadi Mouslekh, mengutarakan hasil dari rapat pansus bersama Dinkes diketemukan beberapa keganjilan, serta pertanyaan besar yang sampai sekarang ini belum dimengerti.

Kata Upyadi, tolak ukur kenikmatan service serta arah pelayanan kesehatan terhadap orang miskin dengan gratis belum kelihatan positif .

"Ada sekian banyak soal yang kami berikan atas kapasitas Dinkes Banten, ialah pada konsentrasi RSUD. Dinkes tak punyai data orang miskin memang, ada berapakah. Sesaat kita perlu angka pastinya data itu, lantaran ini nanti dapat menyaksikan berapa besar serta faedah dana beberapa ratus miliar untuk penyembuhan orang kurang dapat di Banten," tukasnya, Kamis (4/4).

Sekian lama ini ujarnya, Dinkes Banten dalam berikan service nama anak 3 kata kesehatan terhadap orang cuma terpaku pada data tubuh pusat statistk (BPS) serta dinas sosial (Dinsos).

"Jadi dikita itu tak punyai bank data. Ini kesukaran pemprov dalam berikan atau mengalirkan pertolongan supaya pas arah, lantaran bank datanya tak dipunyai benar-benar," tukasnya.

Berdasrakan data dari BPS lanjut Upyadi, Dinkes Banten mengkalim jumlahnya orang miskin sekitar pada angka 690 ribu, sedang Dinsos pada angka 800 ribu.

"Ini kan tak jelas, harusnya disingkronisasi data itu oleh Dinkes. hingga data pastilah diketahu. Disaat ada orang berobat gratis cuma dengan bekal KTP (ktp) telah teridenrtifiaksi lebih dahulu oleh sisi administrasi kesehatan," tukasnya.

Yang lebih menyesakan , ialah kwalitas service kesehatan RSUD Banten dipandang kurang memuaskan buat pasien.

"RSUD Banten tidak pernah mengerjakan survey, sejauh manakah service kesehatan di rumah sakitnya. Lebih aneh , disaat ada orang berobat ke sana, petugas medisnya jadi memberi saran supaya lebih baik berobat ke rumah sakit beda, lantaran service serta sarana rumah sakitnya tak maksimum. Aneh kan. Ini tanda-tanda kwalitas pelayananya begitu rendah," tukasnya.

Disinggung mnengenai referensi apa yang kelak dapat diungkapkan oleh Pansus LKPj atas pelajari kapasitas WH tahun 2018, Upyadi yang disebut politisi Partai Hanura ini mengakui hal semacam itu dapat diungkapkan pada Sabtu akan datang.

"Besok merupakan kajian paling akhir bersama beberapa OPD, antara lainnya dinas pendidikan serta kebudayaan. Juga sekaligus kelak dapat di plenokan, serta gagasannya Sabtu (6/4) dapat kita berikan rekomendasinya terhadap gubernur," tuturnya.

Seirama anggota Pansus LKPj, Abdul Roji menjelaskan butuh pembenahan deretan pegawai Dinkes serta RSUD Banten.

"Saya kira mesti ada pembenahan dari sana. ini tersangkut service kesehatan, apalai biaya untuk service kesehatan gratis saja sampai Rp 300 miliar. Dinkes tidak saja pintar menyerap serta menggunakan biaya, tetapi mesti pas arah, berguna buat orang," tukasnya


Atas
   
 
Tampilkan post-post sebelumnya:  Urutkan sesuai  
   [ 1 post ] 

Waktu dalam UTC + 7 jam


Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu


Anda tidak dapat membuat topik baru di forum ini
Anda tidak dapat membalas topik di forum ini
Anda tidak dapat mengubah post anda di forum ini
Anda tidak dapat menghapus post anda di forum ini
Anda tidak dapat mempost lampiran di forum ini

Cari:
Lompat ke:  
cron
POWERED_BY